Jakarta, 4 Juni 2026 — Gagasan pengembangan pangan berbasis komunitas di Papua Selatan mendapat respons positif dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 4 Juni 2026 lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., menyambut baik usulan yang disampaikan Padjadjaran Center for Sweet Potato Research and Innovation Excellence (PRAISE) Unpad terkait pengembangan kawasan pangan terintegrasi berbasis masyarakat adat. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Wakil Menteri, Deputi, Staf Khusus, dan jajaran Direktur di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Sementara dari pihak PRAISE Unpad hadir Direktur PRAISE Prof. Dr. sc.agr. Ir. Agung Karuniawan, M.Sc.Agr., didampingi Sekretaris PRAISE Arif Affan Wicaksono, S.P., M.Agr.

Dalam kesempatan tersebut, PRAISE melaporkan hasil komunikasi dan kunjungan lapangan dengan tokoh adat dan politik berpengaruh di Papua Selatan, John Gluba Gebze, yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pangan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Prof. Agung menjelaskan bahwa John Gluba Gebze mengusulkan pengembangan sistem pangan berbasis komunitas yang mengintegrasikan budidaya ubi jalar, padi, cabai, dan perikanan beserta pengembangan industri hilirnya. Program tersebut diusulkan untuk dimulai melalui proyek percontohan di sejumlah kawasan adat di Kabupaten Merauke. Usulan tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan Papua Selatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal serta penciptaan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi komoditas.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya terhadap pengembangan model pembangunan yang mengombinasikan kekuatan pangan lokal dengan pendekatan kawasan terintegrasi. Dalam pertemuan itu, ia meminta Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH), khususnya Direktorat Pangan dan Pertanian, serta didukung Kedeputian Kewilayahan, untuk mengembangkan konsep agropolitan berbasis mix farming di tengah kawasan food estate yang telah direncanakan pemerintah. Model tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan Rencana Induk Pengembangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Sentra Produksi Ekonomi dan Pangan (KSPEAN) Papua Selatan.

Selain fokus pada pembangunan kawasan pangan, Wakil Menteri PPN/Bappenas juga melihat peluang yang lebih luas dari pengembangan model tersebut. Menurutnya, penguatan produksi pangan di Papua Selatan dapat dikaitkan dengan visi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi dalam perdamaian dan ketahanan pangan global melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan. Konsep tersebut dinilai berpotensi menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga sebagai pemasok pangan bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan dukungan pangan dan pembangunan pertanian. Dalam pembahasan mengenai implementasi program, Deputi SDALH mengusulkan agar pendanaan pengembangan model tersebut dapat bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Merauke.

Bagi PRAISE Unpad, pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong hasil-hasil riset dan inovasi pertanian agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Tidak hanya sebatas pengembangan ubi jalar sebagai komoditas unggulan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pangan terintegrasi yang berpihak pada masyarakat lokal dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut sekaligus menandai semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pangan berbasis komunitas di Papua Selatan.

PRAISE Unpad’s Community-Based Food Development Initiative in South Papua Receives Support from Bappenas

Jakarta, June 4, 2026 — A community-based food development initiative in South Papua has received a positive response from Indonesia’s Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (PPN/Bappenas). During a meeting held at the Ministry’s headquarters in Jakarta on June 4, 2026, Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., welcomed a proposal presented by the Padjadjaran Center for Sweet Potato Research and Innovation Excellence (PRAISE), Universitas Padjadjaran, concerning the development of an integrated food production area based on indigenous community participation. The meeting was attended by the Minister, Vice Minister, Deputy Ministers, Special Advisors, and Directors of the Ministry of PPN/Bappenas. Representing PRAISE were Prof. Dr.sc.agr. Ir. Agung Karuniawan, M.Sc.Agr., Director of PRAISE, and Arif Affan Wicaksono, S.P., M.Agr., Secretary of PRAISE.

During the discussion, PRAISE presented the results of its recent communications and field visits with influential indigenous and political leader John Gluba Gebze, who serves as Chair of the Food Working Group of the Executive Committee for the Acceleration of Papua Special Autonomy Development. According to Prof. Agung Karuniawan, Mr. Gebze proposed the development of a community-based food system integrating sweet potato, rice, and chili cultivation with fisheries production, alongside the establishment of downstream agro-industries. The initiative is proposed to begin through pilot projects in several customary territories in Merauke Regency. The proposed model is considered highly relevant to the development needs of South Papua, as it emphasizes not only increased food production but also local community empowerment and the creation of economic value through commodity processing and downstream development.

Responding to the proposal, Minister Rachmat Pambudy expressed strong support for a development model that combines local food resources with an integrated territorial approach. During the meeting, he instructed the Deputy for Natural Resources and Environment, particularly the Directorate of Food and Agriculture, with support from the Regional Development Deputy, to further develop an agropolitan concept based on mixed farming systems within the government’s planned food estate area. This model is expected to be integrated into the Master Plan for the South Papua National Strategic Project for Economic and Food Production Centers (KSPEAN).

Beyond regional food development, the Vice Minister of PPN/Bappenas highlighted broader opportunities arising from the initiative. Strengthening food production in South Papua, he noted, could contribute to Indonesia’s vision of supporting global food security and international cooperation through the South-South Cooperation framework. Such an approach would position Indonesia not only as a nation capable of meeting its domestic food needs but also as a provider of food and agricultural development support to other developing countries. Regarding program implementation, the Deputy for Natural Resources and Environment proposed that funding for the initiative could be sourced from Papua’s Special Autonomy Fund as well as the Food Sector Special Allocation Fund (DAK) allocated to Merauke Regency.

For PRAISE, this meeting represents an important strategic step in translating agricultural research and innovation into national development policies. The initiative goes beyond promoting sweet potato as a strategic commodity; it seeks to establish an integrated food system that is sustainable, inclusive, and rooted in local communities. The meeting also reflects the growing commitment of the Indonesian government to advancing community-based food development in South Papua.